Analisis independen peradilan pidana di Uni Eropa menemukan bahwa Yunani, Bulgaria, Polandia dan Romania adalah pelanggar HAM paling buruk.
Menurut sebuah
survei independen dari pengadilan serikat, Yunani,
Bulgaria, Polandia dan Rumania adalah negara-negara Uni Eropa yang paling buruk dalam hal pemenuhan keadilan melalui pengadilan pidana.
Negara di pinggiran timur dinilai sebagai pelanggar HAM dalam studi perbandingan pelanggaran hak individu untuk kebebasan dan peradilan yang adil direkam oleh pengadilan hak asasi manusia Eropa (ECHR).Penundaan dalam membawa kasus ke pengadilan adalah indikator penilaian yang digunakan dalam analisa ini. Di beberapa negara Uni Eropa penahanan pra-sidang dapat berlangsung sampai empat tahun, selain itu tidak adanya ketentuan tentang hukuman maksimum turut menjadi indikator yang dinilai sebagai kemunduran penegakan HAM. Penelitian ini dilakukan sejak 2007 hingga musim panas ini.Pada 2007, terdapat 37 pelanggaran hak atas peradilan pidana yang adil di negara Uni Eropa, dan 75 pada tahun 2011 - meningkat lebih dari 100%.
Pola kegagalan hukum secara kasar mencerminkan ekonomi di benua yang bersangkutan. Negara-negara miskin paling tidak mampu memberikan keadilan yang adil dan tepat waktu. Pengadilan Internasional telah menggunakan informasi tersebut untuk menghasilkan peta yang menilai masing-masing negara Uni Eropa dalam hal kesulitan hukum pidananya.
SUMBER: guardian.co.uk
 |
| Pengadilan HAM Eropa, Strasbourg. Foto: Johanna Leguerre / AFP |
Negara di pinggiran timur dinilai sebagai pelanggar HAM dalam studi perbandingan pelanggaran hak individu untuk kebebasan dan peradilan yang adil direkam oleh pengadilan hak asasi manusia Eropa (ECHR).Penundaan dalam membawa kasus ke pengadilan adalah indikator penilaian yang digunakan dalam analisa ini. Di beberapa negara Uni Eropa penahanan pra-sidang dapat berlangsung sampai empat tahun, selain itu tidak adanya ketentuan tentang hukuman maksimum turut menjadi indikator yang dinilai sebagai kemunduran penegakan HAM. Penelitian ini dilakukan sejak 2007 hingga musim panas ini.Pada 2007, terdapat 37 pelanggaran hak atas peradilan pidana yang adil di negara Uni Eropa, dan 75 pada tahun 2011 - meningkat lebih dari 100%.
Yunani memiliki jumlah tertinggi pelanggaran - 108 - karena melanggar kedua artikel selama periode lima tahun. Kebanyakan berhubungan dengan keterlambatan kronis dalam membawa kasus ke pengadilan. Penafsir tidak selalu tersedia dan kekhawatiran telah dikemukakan tentang korupsi peradilan di Yunani, penelitian, Hak Pertahanan di Uni Eropa, memperingatkan.
Bulgaria memiliki 92 pelanggaran dicatat oleh ECHR, sebagian besar dari mereka juga karena banyaknya penundaan perkara yang berlarut-larut. Warga negara yang ditahan seringkali tidak diberikan akses yang cukup untuk pengacara atau keluarga mereka.
Polandia, dengan 67 pelanggaran. Dari sekian banyak persyaratan pengadilan Strasbourg bahwa harus ada nasihat hukum bagi terdakwa dan lainnya, terlalu banyak orang secara rutin ditahan dalam tahanan dan menolak akses ke file pengadilan selama investigasi, penelitian ini menambahkan.
Rumania, dengan 49 pelanggaran, dikritik karena gagal untuk memungkinkan para tahanan untuk menantang keabsahan penahanan mereka, dianggap tidak bersalah sampai ditemukan saksi bersalah dan pertanyaan memberikan bukti melawan mereka.
Pola kegagalan hukum secara kasar mencerminkan ekonomi di benua yang bersangkutan. Negara-negara miskin paling tidak mampu memberikan keadilan yang adil dan tepat waktu. Pengadilan Internasional telah menggunakan informasi tersebut untuk menghasilkan peta yang menilai masing-masing negara Uni Eropa dalam hal kesulitan hukum pidananya.
SUMBER: guardian.co.uk